Menteri ATR/BPN Ajak Santri Peduli Politik: Jangan Tidak Peduli Kebijakan Publik
Menteri ATR/BPN Ajak Santri Siap Jadi Pemimpin Masa Depan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan…
Administrator
Menteri ATR/BPN Ajak Santri Siap Jadi Pemimpin Masa Depan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pesan penting kepada para santri saat menghadiri acara Milad ke-26 Pondok Pesantren Darussyifa Al-Fithroh YASPIDA di Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (04/06/2026). Ia menekankan bahwa santri tidak hanya menjadi penerus, tetapi juga harus mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan bangsa.
“Santri harus siap menjadi pemimpin di berbagai bidang. Ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi teknokrat, dan ada yang menjadi pemimpin bangsa. Semua harus dipersiapkan sejak sekarang agar mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,” ujar Menteri Nusron.
Di hadapan ratusan santri, ia menyampaikan bahwa setiap santri perlu memiliki visi dan kesiapan untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa. Ia menggunakan analogi dari ilmu nahwu, di mana santri diibaratkan sebagai mudhaf ilaih yang suatu saat harus siap menjadi mudhaf, yakni generasi yang tidak hanya menerima estafet kepemimpinan, tapi juga mampu menggantikan dan melanjutkan peran para pendahulunya.
Tiga Unsur Penting dalam Pembangunan Bangsa
Menurut Menteri Nusron, untuk memajukan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umat, diperlukan sinergi antara tiga unsur penting sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ketiga unsur tersebut adalah:
Ilmu para ulama (ilmalulama)
Kebijaksanaan para teknokrat dan pelaksana kebijakan (hikmatal hukama)
Kepemimpinan dan wawasan kebangsaan (siyasatul muluk)
Ia menilai bahwa pesantren memainkan peran penting dalam mencetak generasi yang mampu berkiprah di ketiga bidang tersebut. Oleh karena itu, santri perlu terus meningkatkan kapasitas diri mereka dalam berbagai aspek.
Santri Harus Aktif dalam Politik
Selain itu, Menteri Nusron juga mengajak para santri untuk meningkatkan literasi politik. “Santri tidak boleh apatis terhadap politik. Santri harus memahami kebijakan publik dan kehidupan berbangsa agar mampu ikut menentukan arah pembangunan bangsa,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa partisipasi aktif santri dalam politik sangat penting, karena mereka memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.
Penyerahan Sertifikat Tanah Wakaf
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada Pimpinan Pondok Pesantren Darussyifa Al-Fithroh YASPIDA, K.H. E.S. Mubarok. Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas aset lembaga pendidikan keagamaan.
Dengan adanya kepastian hukum, tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Hadir dalam Acara
Acara ini turut dihadiri oleh beberapa pejabat penting, seperti:
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian
Wakil Bupati Sukabumi, Andreas
Kepala Kepolisian Resor Sukabumi, AKBP Samian
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Wendi Isnawan
Penulis
Administrator
Kontributor di Solopena.com.
Berita Terkait
BreakingIran Serang Israel dengan Rudal, Trump Minta Netanyahu Tidak Balas
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan pernyataan bahwa ia akan memberi tahu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk tidak membalas…
Gus Yazid Sebut Nama Prabowo dan Jokowi Usai Sidang TPPU
Kekacauan di Pengadilan Tipikor Semarang Sidang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Ahmad Yazid Basyaiban alias Gus Yazid berakhir dengan…
BreakingInti keputusan raker DPR tentang PPPK, P3K PW, dan honorer yang penting
Kebijakan Pemerintah dan DPR RI Terkait Nasib PPPK, P3K PW, dan Honorer Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan…
BreakingPotensi bebankan keuangan negara, Mendagri larang kepala daerah rekrut mantan timses sebagai honorer
Kebijakan Rekrutmen Tenaga Honorer yang Diimbau oleh Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan penting…
